Ekbang Akan Turun Monitoring Mitan / / /

Pangkalan Nakal Langsung Dicabut Di Tempat Izinnya / / /

PARIGI – Dalam waktu dekat ini Bagian Ekonomi Pembagunan (Ekbang) akan turun menindak pangkalan nakal yang masih menjual harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Ekbang, Drs Muhammad Rizal, Selasa (23/3) ketika dikonfirmasi oleh Radar Parimo diruangannya.

Ia mengatakan, pihaknya sebenarnya ingin memutus mata rantai penjualan Mitan antara pangkalan dengan pengecer karena akibat dari transaksi tersebut berimbas pada harga yang melonjak jauh dibanding HET yang telah ditetapkan.

“Perlu untuk menindak tegas pangkalan yang melakukan transaksi dengan pihak pengecer Mitan yang semakin marak kita temukan dikalangan masyarakat,” tuturnya.

Namun demikian kata dia, beberapa waktu lalu dalam rapat komisi II DPRD mitra Ekbang meminta untuk tidak langsung menindak pengecer dengan alasan urusan Pemda adalah Agen dan pangkalan saja.

Untuk itu rizal mengatakan, langkah yang akan dilakukan adalah mlakukan pengecekan kepangkalan dan sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu dengan menugaskan honorer di bagian Ekbang untuk memantau di setiap pangkalan yang ada untuk dijadikan dasar.

“Kali ini kami serius dengan ancaman kami kalau terbukti pada saat monitoring nanti izin pangkalannya langsung kami cabut ditempat, sedang mengenai pengecer Mitan tetap akan kami cari tahu lebih jauh pangkalan mana yang selalu memberikan suplay Mitan kemereka,” jelasnya.

Berdasarkan pengakuan pengecer maka pangkalan yang bersangkutan akan diberikan sanksi untuk tidak lagi disuplay Mitan dari Agen.

Sedang bagi agen sendiri yang diketahui telah mlakukan proses pmbiaran juga akan diknakan sanksi dengan melaporkan prmasalahan tersebut kepihak Pertamina, kalau perlu diminta untuk digantikan dengan perusahaan lain yang lebih bisa mengatur pangkalan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya akibat tidak patuhnya pangkalan pada ketetapan HET yang diungkapkan oleh aktifis LSM Yayasan Bina Cipta Alam Nusantara (YBCAN), Irdhan disinyalir berimbas pada kerugian masyarakat hingga milyaran rupiah, YBCAN meminta untuk Pemda menindak pangkalan maupun agen yang tidak mampu mengatur pangkalan yang bernaung pada agennya. (fan)

Korban Kebakaran Desa Tada Butuh Uluran Tangan Dermawan / / /

PARIGI – Korban kebakaran yang terjadi di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan pada tanggal 12 Januari 2010 lalu, Mohammad Nur mengaku saat ini sangat membutuhkan uluran tangan dari dermawan khususnya Pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan bantuan.

Hal tersebut diungkapkannya kepada Radar Parimo Selasa (23/3) sambil membawa sejumlah proposal permohonan bantuan yang sedianya akan dimasukkannya ke DPRD maupun instansi-instansi yang bersedia memberikan uluran tangan.

“Saya dengan keluarga saat ini sangat membutuhkan bantuan karena semua harta yang saya miliki habis terbakar didalamnya termasuk uang dan kendaraan roda dua yang sehari-harinya saya gunakan untuk mengangkut hasil bumi, bahkan anak saya yang masih berusia tujuh tahun juga ikut terbakar didalamnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, akibat kebakaran tersebut hingga saat ini ia dan keluarganya untuk sementara masih menumpang di rumah keluarga karena belum mampu untuk membangun rumah tempat tinggal.

Lanjut ia menjelaskan, yang paling dibutuhkannya saat ini adalah tempat tinggal walaupun hanya pondokan yang sederhana untuk itu ia berharap bantuan yang akan didapatkannya nanti cukup untuk menambah ongkos pembangunannya.

“Minimal ada tempat tinggal biar Cuma gubuk saja, soalnya sudah sejak januari saya numpang dirumah orang, mau membangun dengan kondisi saya saat ini sangat tidak memungkinkan. Mudah-mudahan ada kemudahan diberikan oleh Allah melalui orang-orang yang prihatin dengan keadaan saya saat ini,” harapnya.

Hingga saat ini yang korban belum pernah mendapatkan santunan selain bantuan dari Dinas sosial berupa makanan beberapa waktu setelah kejadian kebakaran. (fan)

KNPI Parimo Akan jalin Kerjasama Dengan TP-PKK / / /

PARIGI – Ketua terpilih Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sakti Lasimpala SE MM, melakukan konsultasi dengan ketua TP PKK Kabupaten Parimo Hj Zalzulmida Djanggola SH CN, terkait adanya rencana KNPI untuk menjadikan PKK mitra kerja dalam membangun potensi daerah menjadi lebih baik.

Pada konsultasi tersebut Hj Zalzulmida memberikan respon yang sangat positif keinginan dari KNPI untuk menjalin kemitraan dengan PKK. Bahkan menurutnya, dengan terjalinnya kerjasama akan semakin berpotensi untuk membangun daerah ini kearah yang lebih baik lagi.

“Pemuda itu kan juga bagian dari keluarga yang selama ini telah mnjadi target utama dari PKK untuk diberdayakan agar bisa lebih mandiri, apalagi mereka bisa lebih gesit lagi dalam menjalankan program-program daerah,” jelasnya.

Ia mengibaratkan, pemuda seperti air yang mengalir dimana air tersebut harus dibuatkan saluran untuk bisa mengarahkannya kearah yang lebih bermanfaat. Ibarat tersebut diberikannya karena air akan menjadi sangat penting apabila bisa diarahkan ketempat yang sangat membutuhkan. Sebaliknya akan menjadi suatu permasalahan apabila air tersebut tidak memiliki arah yang jelas, karena akan berakibat merusak alam sekitarnya dibanding mmberikan manfaat.

“Padahal manfaat air itu sangat besar dan sangat dibutuhkan, tetapi akan menjadi bencana apabila kita tidak mampu mengelola atau mengarahkan air tersebut ketempat yang seharusnya,” ujarnya.

Untuk itu ia berharap, kerjasama yang terjalin antara KNPI dan PKK bisa memaksimalkan pembangunan dari segala aspek kehidupan yang ada di Parimo.

Lanjut ia menjelaskan, pada dasarnya konsep yang harus dimiliki oleh KNPI dan PKK adalah sama yakni memberdayakan semua sumber daya yang ada disekitarnya baik itu Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusianya. Sehingga dengan terbangunnya kemitraan antara KNPI dan TP PKK sendiri harus bisa membawa daerah ini lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang.

Ketua KNPI terpilih Sakti Lasimpala sangat berterima kasih dengan respon positif yang diberikan Ketua TP PKK terkait program kemitraan yang ditawarkan oleh KNPI. Karena dengan demikian sebagai dua lembaga mitra kerja Pemerintah Daerah (Pemda) apabila bisa bekerja sama diharapkan semakin baik lagi bekerja dalam membangun di Parimo. (fan)

Bupati Tinjau Pelaksanaan UN

PARIGI - Memasuki hari ketiga pelaksanaan Ujian Nasional (UN) kemarin (24/3) mendapat perhatian Bupati Parimo Drs H. Longki Djanggola Msi.
Longki didampingi Istrinya Hj Zalzumida A Djanggola SH CN yang juga Staf Ahli bidang SDM Setda Parimo dan Kadis Pendidikan Drs I Nyoman Sri Adijaya MM meninjau langsung pelaksanaan UN di SMA 1 Parigi.
Bupati sengaja melihat dari dekat pelaksanaan UN itu, untuk memberikan perhatian sekaligus motivasi kepada peserta ujian agar mampu melaksanakan UN itu dengan baik.
Longki berharap, UN Tahun 2010 dapat menorehkan hasil kelulusan yang lebih baik dibanding Tahun sebelumnya.
"Diteruskan menjawab soalnya,"ujar Longki memotivasi para siswa saat memasuki salah satu ruang ujian.
Disela-sela peninjauan itu Longki mengatakan, Wujud kepedulian dan perhatian yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah selama ini dapat dilihat dari berbagai macam bentuk perbantuan infrastrukrur seperti bangunan sekolah DAK yang sudah diresmikan beberapa waktu lalu.
Longki berharap dengan dukungan infrastruktur itu dapat memotivasi para anak didik dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini.
Longki mengatakan, meski terdapa beberapa kekurangan, secara umum pelaksanaan UN di Kabupaten Parimo berjalan cukup baik. "Saya berharap, hasil UN Tahun ini bisa lebih baik juga dari Tahun sebelumnya,"harapnya (fan)

Profesionalisme Tenaga Pendidik Perlu Ditingkatkan

PARIGI – Terkait permasalahan kegagalan yang umumnya dialami oleh para siswa berujung pada akibat kegagalan dari siswa dalam menjalani pendidikan perlu untuk menjadi perhatian bagi para tenaga pendidik dan kependidikan di Parimo.

Profesionalisme dari tenaga pendidik dan kependidikan menjadi salah satu syarat mutlak untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada pada siswa.

Hal tersebut diungkapkan, salah seorang guru yang berasal dari SDN Sienjo Kecamatan Toribulu, Arham. Ia mengatakan, tidak ada guru yang menginginkan anak didiknya mengalami kegagalan dalam menjalankan pendidikan. Bahkan para guru kata dia, memiliki beban moril untuk mengantar siswanya menuju keberhasilan.

“Kebanggaan kita adalah mengantar anak didik kita sukses menyelesaikan sekolahnya dalam bimbingan kita,” tuturnya.

Lanjut ia menjelaskan, keberhasilan dari siswa adalah hasil yang menjadi target akan tetapi bukan berarti tidak ada resiko didalamnya tentunya dalam hal ini kegagalan adalah menjadi resiko tersendiri bagi siswa dalam menjalani proses pendidikan.

Ia menambahkan, kalau sekolah ditunjuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan serta akuntabilitasnya kepada berbagai stakeholder maka standar pelayanan menjadi permasalahan pokok dalam pencapaian mutu dan kualitas pendidikan di Parimo.

“Sekolah tidak bisa berbicara banyak tentang mutu atau menagih hasil dari pendidikan yang bermutu tanpa memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), sehingga hal-hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian,” ujarnya.

Menurutnya, dalam hal peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan perlu evaluasi atau kajian yang lebih jauh agar bisa meningkatkan mutu dan kualitas.

(fan)

Pelayanan DSP Danamon Parigi Dikeluhkan

PARIGI – Pelayanan Danamon Simpan Pinjam (DSP) Kantor Cabang Pembantu Parigi dikeluhkan oleh beberapa nasabah, pasalnya, DSP terkesan lamban dalam melayani nasabah yang ingin melunasi pinjaman.

Beberapa nasabah yang ditemui media ini mengaku agak kesulitan dalam mengambil jaminan yang telah menjadi angunan sebagai salaha satu proses persyaratan di unit simpan pinjam milik Danamon tersebut.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh media ini ada nasabah harus menunggu hingga seminggu untuk bisa mengambil sertifikat yang telah mereka jaminkan ke DSP. Salah seorang nasabah Son (27) yang mengkomplein pelayanan yang diberikan oleh DSP kepada Radar Parimo (19/3) mengaku sangat kecewa dengan pelayanan tersebut.

Apalagi karyawan dari DSP pada saat ditemuinya terkesan saling melempar tanggung jawab pekerjaan pada saat ia meminta kejelasan kapan akan diterimanya jaminan sertifikat yang telah diangunkannya, padahal ia telah melunasi hutangnya senilai 374 juta lebih.

Lanjut ia menjelaskan, sebenarnya pelayanan yang diberikan oleh DSP pada awal dia melakukan pinjaman di DSP sangat bagus bahkan sangat memuaskan cara melayani nasabah, hanya saja akhir-akhir ini memang pelayanan tersebut mulai tidak maksimal. Akibatnya, DSp terkesan tidak professional dalam menjalankan tugasnya.

Namun kata dia, saat ini pihak DSP sudah memberikan jaminan melalui surat yang diberikan kepadanya kalau pihak DSP akan memberikan sertifikat miliknya pada tanggal senin 22 Maret 2010.

“Itu berdasarkan surat yang diberikan kepada saya oleh pihak DSP yang ditanda tangani oleh credit officernya Pak Gusti Ngurah Susila. Jadi saya anggap tidak ada masalah lagi tapi saya tidak tahu yang lainnya, karena setahu saya sebagian itu yang bermasalah kreditnya di DSP,” tuturnya.

Credit officer Gusti Ngurah Susila yang akan dikonfirmasi terkait permasalahan ini di kantor cabang pembantu yang terletak di Pasar Inpres Tagunu oleh karyawan bekerja di DSP mengatakan tidak didapat diganggu. (fan)

Akibat Ulah Pangkalan Disinyalir Masyarakat Dirugikan Milyaran Rupiah

Terkait Harga Mitan yang Tidak Sesuai HET

PARIGI – Akibat ulah pangkalan mempermainkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah (Mitan) disinyalir masyarakat Kabupaten Parimo dirugikan hingga milyaran rupiah setiap tahunnya. Hal tersebut diungkapkan oleh, aktifis LSM Yayasan Bina Cipta Alam Nusantara (YBCAN), Irdhan kepada Radar Parimo Rabu (10/3). Untuk itu Pemerintah daerah harus segera memberi respon dengan mengambil langkah antisipatif agar praktek pelanggaran HET harus diberikan sanksi yang berat untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha.

Lanjut ia menjelaskan, munculnya angka tersebut berdasarkan analisa jumlah harga yang diberlakukan pada 359 pangkalan yang tersebar di Parimo yang dibawahi oleh lima agen.

“Kalau 359 pangkalan rata-rata mendapatkan pasokan 400 liter per pangkalan setiap minggunya maka itu berarti total perputaran Mitan di Parimo 143600 liter per minggu nya. Dalam hal ini kita kalikan saja kalau pangkalan rata-rata menaikkan harga lebih tinggi Rp 450 dari HET yang telah ditetapkan maka masyarakat akan menombok sekitar Rp 258.480.000 per bulannya kalau angka tersebut kita kalikan lagi per tahunnya maka itu berarti milyaran rupiah masyarakat dirugikan,” jelasnya.

Untuk itu tidak ada alas an Pemda untuk melakukan pembiaran langkah yang dilakukan oleh sejumlah pangkalan yang mempermainkan HET di lapangan, fakta tersebut harus dikaji lebih jauh karena Pemda adalah wakil masyarakat dalam hal ini. Pelaku usaha perlu untuk diawasi lebih ketat lagi dalam menjalankan bisnis Mitan di Parimo tidak boleh dibiarkan keadaan seperti saat ini terus berlangsung.

Belum lagi kata dia, fakta lain yang ditemukan sejumlah LSM dilapangan kadang transaksi terjadi antara pelaku usaha yang bukan kategori bisnis kecil yang secara otomatis mengurangi jatah yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

“Angka-angka yang kami munculkan tersebut masih sebatas asumsi berdasarkan kejadian dilapangan kita tidak melihat nilai kecil atau besar dalam masalah ini tapi kalau Pemda tidak mengambil langkah pada akhirnya masyarakat kecil akan sangat dirugikan,” ujarnya.

Lanjut ia menjelaskan, beberapa tahun terakhir ini beberapa LSM telah melakukan survey kelapangan apabila terjadi kelangkaan Mitan di masyarakat. Ada kejanggalan dalam masalah ini kata dia, karena umumnya kelangkaan terjadi manakala pekerjaan pengaspalan di mulai. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya laporan masyarakat dari beberapa wilayah di Parimo yang secara tidak sengaja menemukan pihak Pangkalan melakukan transaksi dengan CV atau perusahaan yang sedang mengerjakan proyek pekerjaan pengaspalan.

“Saya tegaskan sekali lagi disini Mitan yang beredar di pangkalan itu sifatnya bersubsidi sehingga diluar masyarakat tidak mampu dan industry kecil tidak dibenarkan melakukan pembelian Mitan di Pangkalan apapun alasannya mereka harus melalui depot,” tegasnya.

Pihak agen sendiri yang dikonfirmasi mengaku akan menindak pangkalan nakal tersebut apabila tebukti melakukan pelanggaran. (fan)